Seteru Kasus Cepu, Nikita Mirzani Menimbulkan Elza Syarief Dijemput Paksa

Seteru Kasus Cepu, Nikita Mirzani Menimbulkan Elza Syarief Dijemput Paksa

VIVA   –  Nikita Mirzani kembali menanyakan perkembangan kasus laporannya terhadap Elza Syarief ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak sendiri, janda tiga bujang itu datang bersama dengan pengacaranya Fahmi Bachmid.  


Fahmi menyampaikan jika Niki, sapaannya, ingin pihak kepolisian kembali melangsungkan pemanggilan terhadap Elza Syarief. Di panggilan pertama, diketahui jika Elza Syarief tidak hadir.


“Nah, kami minta supaya cara hukum ini berjalan sebagaimana dengan telah ditentukan dalam KUHP. Berarti, saksi tidak datang apalagi bukti yang ‘sebagai orang yang dilaporkan’ kalau tidak datang ya dipanggil lagi secara patut untuk ke-2 kalinya, ” ucap Fahmi dalam Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 24 November 2020.

Fahmi pun menguatkan jika memang nantinya pada pemanggilan kedua Elza Syarief masih tak hadir juga,   Niki menodong agar dilakukan  pemanggilan paksa.  


“Kalau tetap tidak mau datang, saya minta biar dipanggil secara paksa. Jadi prosesnya seperti itu, ” katanya.


Nikita Mirzani memang sengaja  datang ke Polres Metro Jakarta Selatan khusus untuk menanyakan beberapa laporannya. Fahmi mengatakan jika bagian kepolisian telah menyampaikan jika Elza juga akan menghadirkan beberapa bukti.

“Tadi kita menghadap, dijelaskan juga bahwa pihak terlapor menghadirkan saksi diakomodir saksinya dan sekarang tinggal dengan jalan apa terlapor akan dipanggil sebagai saksi. Karena ini proses penyidikan, oleh sebab itu dipanggilnya masih dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan apa yang dikatakannya di media massa, ” katanya.


Diketahui, sebelumnya Nikita Mirzani melaporkan seorang pengacara, Elza Syarief setelah disebut sebagai cepu polisi ke Polda Metro Jaya dalam tutup tahun 2019 lalu. Ia melaporkan atas kasus dugaan pencemaran tanda baik melalui media elektronik.  


Nikita Mirzani mengadukan Elza Syarief dengan sangkaan Perkara 27 ayat 3 jo Kausa 45 ayat 3 atau Pencetus 36 ayat 2 jo Kausa 51 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai ITE atas dugaan pencemaran tanda baik melalui media elektronik.